TANA PASER, KALIMANTAN TIMUR – Dugaan praktik pengaturan lelang proyek dan penyewaan perusahaan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser menjadi perhatian publik.
Sebuah materi visual yang beredar memunculkan sejumlah tudingan terkait dugaan pengaturan proses lelang, penggunaan atau penyewaan perusahaan, hingga dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan proyek pemerintah daerah.
Nama TR yang disebut sebagai Ketua BPC HIPMI Paser turut dicantumkan dalam materi tersebut. Selain itu, terdapat penyebutan nama sejumlah pejabat dan pihak lain.
Namun demikian, seluruh tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian dan verifikasi melalui dokumen pengadaan, data transaksi, keterangan saksi, serta klarifikasi pihak-pihak yang disebutkan.
UJI TRANSPARANSI, BUKAN SEKADAR TUDINGAN
Publik berhak mengetahui bagaimana proses lelang dilaksanakan, siapa pihak yang terlibat, bagaimana perusahaan peserta memperoleh pekerjaan, serta apakah seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan, maka aparat penegak hukum dan instansi pengawas terkait diharapkan melakukan penelusuran secara objektif berdasarkan bukti yang sah.
PROFESI PERS.WEB.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang namanya disebutkan dalam materi pemberitaan ini.
PERS.WEB.ID menegaskan: pemberitaan ini merupakan bagian dari dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, bukan pernyataan bahwa pihak-pihak yang disebut telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Masyarakat menunggu penjelasan yang terbuka, sementara dugaan yang muncul harus diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi
PROFESI PERS.WEB.ID
Wawasan Luas • Liputan Presisi







