profesipers.web.id, Jakarta– Rencana hibah lahan kawasan HOP VII (HOP 7) kepada Pemerintah Kota Bontang masih menyisakan persoalan serius. Hingga saat ini, belum ada keputusan hibah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Bahkan, status objek tanah yang diajukan untuk dihibahkan masih memerlukan verifikasi administrasi dan pemeriksaan langsung di lapangan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: benarkah seluruh lahan HOP VII merupakan aset negara, atau terdapat riwayat penguasaan dan hak keperdataan pihak lain yang belum diselesaikan?
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang (ETH) Kalimantan Timur bersama Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ETH setelah melakukan kunjungan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak DJKN, Senin 9/11/26 di Jakarta
Dalam pertemuan tersebut, tim memperoleh penjelasan dari tim legal DJKN, Bapak Imam yang akrab disapa Bang Jati, bahwa permohonan hibah dari Pemerintah Kota Bontang belum diputuskan. DJKN masih perlu memastikan status hukum, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian objek tanah dengan data aset negara.

DJKN JANGAN TERBURU-BURU MENETAPKAN STATUS ASET NEGARA
ETH menilai, persoalan HOP VII tidak boleh disederhanakan hanya sebagai proses administrasi pemindahtanganan atau hibah aset.
Sebelum hibah diproses, DJKN wajib memastikan secara objektif asal-usul tanah, dasar penguasaan, dokumen perolehan, serta riwayat pencatatan aset tersebut.
Jika objek tanah benar merupakan Barang Milik Negara (BMN), harus ada bukti administrasi dan dokumen hukum yang dapat menjelaskan bagaimana aset tersebut diperoleh dan berada dalam pengelolaan negara.
Sebaliknya, apabila terdapat klaim kepemilikan atau penguasaan masyarakat, klaim tersebut tidak boleh diabaikan hanya karena objek tanah selama ini disebut sebagai aset negara.
Jangan sampai proses hibah berjalan lebih dahulu, sementara persoalan alas hak dan riwayat tanah justru belum terang.
ALAS HAK YAYASAN PT BADAK HARUS DIBUKA DAN DITELUSURI
Salah satu hal yang menjadi perhatian ETH adalah dasar hukum penguasaan lahan oleh Yayasan PT Badak.
ETH mempertanyakan dokumen apa yang menjadi dasar yayasan menguasai atau mengelola lahan HOP VII. Apakah terdapat penyerahan aset secara sah? Apakah ada penetapan atau penugasan pengelolaan? Ataukah terdapat riwayat perolehan hak yang harus diperiksa kembali?
Pengakuan suatu pihak bahwa tanah merupakan aset negara tidak dengan sendirinya membuktikan status hukum tanah tersebut.
Semua harus diuji melalui dokumen autentik, termasuk dokumen perolehan, berita acara serah terima, pencatatan aset, serta dokumen pertanahan yang relevan.
SHGB YAYASAN JANGAN HANYA DIANGGAP SEBAGAI FORMALITAS
ETH juga mendesak agar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikaitkan dengan yayasan diperiksa secara menyeluruh oleh instansi pertanahan yang berwenang.
Pemeriksaan harus mencakup:
Siapa pemegang hak pertama dan bagaimana proses penerbitan SHGB?
Apa dasar hukum pemberian hak atas tanah tersebut?
Apakah terdapat dokumen pelepasan, penyerahan, atau peralihan hak?
Apakah proses penerbitan sertifikat sesuai ketentuan pertanahan?
Bagaimana riwayat perpanjangan, perubahan, dan penguasaan tanah?
Apakah terdapat klaim atau hak masyarakat yang belum memperoleh penyelesaian?
ETH menegaskan, keberadaan sertifikat harus ditempatkan dalam pemeriksaan hukum yang utuh. Tidak cukup hanya melihat nama pemegang sertifikat, tetapi juga harus menelusuri riwayat penerbitan dan dasar hukum pemberian haknya.
ETH DESAK VERIFIKASI LAPANGAN DAN PEMERIKSAAN LINTAS INSTANSI
ETH mendesak DJKN agar tidak berhenti pada pemeriksaan berkas di atas meja.
Verifikasi lapangan harus dilakukan dengan melibatkan instansi pertanahan yang berwenang dan pihak-pihak yang memiliki dokumen atau kepentingan hukum atas objek tanah tersebut.
Pemeriksaan juga perlu mencocokkan batas dan luas bidang tanah, peta bidang, data pertanahan, daftar inventaris aset negara, serta dokumen riwayat penguasaan.
Apabila ditemukan perbedaan data atau sengketa hak, proses hibah semestinya tidak dilanjutkan sebelum persoalan tersebut memperoleh kejelasan hukum.
Pemerintah Kota Bontang juga diminta membuka informasi mengenai dasar pengajuan hibah, luas objek yang dimohonkan, serta dokumen pendukung yang digunakan.
JANGAN SAMPAI HAK MASYARAKAT DIKORBANKAN ATAS NAMA HIBAH
Bagi ETH, kepentingan pembangunan dan pelayanan publik memang penting. Namun, kepentingan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepastian hukum pertanahan.
Hibah aset negara harus dilakukan berdasarkan status kepemilikan dan kewenangan yang sah. Tanah yang belum terbukti sebagai aset negara tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai objek hibah BMN.
ETH juga meminta agar setiap klaim masyarakat diperiksa secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti, bukan dikesampingkan karena adanya klaim kelembagaan.
ETH AKAN TERUS MENGAWAL, PUBLIK BERHAK MENDAPAT KEJELASAN
DPP ETH Kalimantan Timur bersama DPN ETH menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan HOP VII Bontang.

ETH meminta DJKN menyampaikan hasil verifikasi secara transparan, termasuk dasar penetapan status aset, riwayat penguasaan tanah, serta hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang dikaitkan dengan Yayasan PT Badak.
PRINSIP ETH TEGAS: JANGAN ADA HIBAH SEBELUM STATUS ASET NEGARA TERBUKTI. JANGAN ADA PENGABAIAN HAK MASYARAKAT. DAN JANGAN ADA KEPUTUSAN PERTANAHAN TANPA DASAR HUKUM YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
Kini publik menunggu langkah konkret DJKN. Apakah verifikasi lapangan akan benar-benar membuka sejarah HOP VII, atau persoalan alas hak dan status tanah ini akan terus menjadi tanda tanya?
LEMBAGA PEMANTAU ELANG TIGA HAMBALANG (ETH)
DPP KALIMANTAN TIMUR – DPN
Mengawal transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.






