TANA PASER – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Laskar Borneo Bersatu (LBB) Kabupaten Paser bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LBB resmi mengambil langkah hukum dengan menyampaikan Laporan Informasi Awal (Dumas) kepada Kejaksaan Negeri Tana Paser melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), pada 12 Oktober 2026.

 

Laporan bernomor 01/LAP-DUMAS/Sek-LBB/LBH-LBB/X/2026 tersebut berkaitan dengan dugaan penyerahan dana sebesar Rp250 juta dan dugaan pembagian atau pengaturan proyek APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021.

Langkah ini menjadi bentuk keseriusan LBB Paser dalam mendorong transparansi, akuntabilitas anggaran daerah, serta penegakan hukum terhadap setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

 

DUGAAN PENYERAHAN DANA Rp250 JUTA, SAKSI KLAIM MEMILIKI DOKUMENTASI

 

Dalam laporan tersebut, LBB mengungkapkan adanya keterangan seorang saksi yang identitasnya untuk sementara dirahasiakan.

 

Saksi tersebut mengklaim pernah menyaksikan dugaan penyerahan uang sebesar Rp250.000.000 di kediaman seorang Sekretaris DPC salah satu partai politik yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser.

 

Saksi juga mengaku memiliki dokumentasi foto terkait peristiwa tersebut dan menyatakan kesiapannya memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Selain itu, tim LBB menghimpun catatan rincian alokasi dana sebesar Rp2,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pembagian proyek APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021.

 

LBB juga menyerahkan tangkapan layar percakapan internal yang diduga relevan dengan persoalan pengaturan proyek tersebut.

 

Seluruh informasi dan dokumen itu diminta untuk diuji keaslian, konteks, serta kebenaran materinya melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan aparat penegak hukum.

 

LBB MINTA KEJAKSAAN TIDAK TINGGAL DIAM

 

Ketua LBB Paser, Heriansyah, menegaskan bahwa laporan tersebut bukan sekadar membangun opini publik, melainkan permintaan resmi agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan.

 

“Kami tidak ingin dugaan ini hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa kejelasan. Kami sudah mengambil langkah resmi dengan menyampaikan laporan kepada Kejaksaan. Sekarang kami berharap aparat penegak hukum bekerja secara objektif, memeriksa seluruh dokumen, meminta keterangan saksi, serta menelusuri aliran dana apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana,” tegas Heriansyah.

 

LBB Paser meminta Kejari Tana Paser dan Kejati Kalimantan Timur melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), memeriksa dokumen DPA APBD serta LPSE Kabupaten Paser TA 2021, dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.

 

Laporan tersebut juga ditembuskan kepada Kejaksaan Agung RI melalui Jampidsus dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Aspidsus.

 

BANTAH TEGAS ISU DANA DAMAI Rp200 JUTA KEPADA JURNALIS

 

Di tengah bergulirnya persoalan ini, MPC LBB Paser juga menyampaikan bantahan keras terhadap informasi yang menyebutkan adanya jurnalis atau media yang menerima maupun meminta uang damai sebesar Rp200 juta agar pemberitaan dugaan tersebut dihentikan.

 

Perwakilan MPC LBB Paser, Riri, menegaskan bahwa pihaknya membantah tuduhan tersebut.

 

“Kami tegaskan, informasi yang menyebutkan jurnalis menerima atau meminta uang damai Rp200 juta adalah tuduhan yang kami bantah keras. Jurnalis dan media yang memberitakan persoalan ini merupakan mitra kami. Tidak ada transaksi uang damai sebagaimana yang dituduhkan,” ungkap Riri.

 

Menurutnya, pemberitaan mengenai dugaan penyerahan dana dan pembagian proyek tersebut merupakan bagian dari informasi hasil penelusuran tim LBB yang kemudian disampaikan kepada publik.

 

Riri juga meminta pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut agar menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar melempar tudingan yang berpotensi merusak reputasi pihak lain.

 

“Kami tidak akan tinggal diam apabila ada pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar dan merugikan nama baik organisasi maupun jurnalis. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

 

LBB: JANGAN GESER PERSOALAN, BUKA FAKTA MELALUI PROSES HUKUM

 

Heriansyah kembali menegaskan bahwa fokus utama LBB Paser adalah mendorong terbukanya fakta mengenai dugaan penyerahan dana Rp250 juta dan dugaan pembagian proyek APBD Kabupaten Paser TA 2021.

 

Pihaknya meminta agar persoalan tersebut tidak dialihkan menjadi polemik mengenai isu dana damai yang justru dapat mengaburkan substansi laporan.

 

“Kami sudah menempuh jalur resmi. Silakan semua pihak memberikan klarifikasi dan membuktikan keterangannya. Jangan sampai perhatian publik justru dialihkan dari substansi persoalan. Kami ingin semuanya terang melalui proses hukum,” tegas Heriansyah.

 

LBB Paser menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Laporan yang disampaikan merupakan informasi awal dan belum merupakan kesimpulan bahwa pihak mana pun telah melakukan tindak pidana.

 

Kini publik menunggu langkah Kejaksaan. Apakah dugaan penyerahan dana dan pembagian proyek APBD 2021 tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh? Transparansi dan kepastian hukum menjadi hal yang harus dijawab.

 

Hormat Kami,

 

HERIANSYAH

Ketua MPC Laskar Borneo Bersatu (LBB) Paser